BAGANSIAPIAPI,WAWASANRIAU.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Drs Syarifuddin MM setuju wacana pemkab Rohil melakukan verifikasi terhadap sebagian tenaga honorer yang tidak pernah masuk kerja dan hanya menunggu gaji dari pemerintah.

“Kalau pemberhentian tenaga honor tersebut sesuai dengan prosedur, tak ada masalah, wacana ini sudah dikoordinasikan dengan Pemda melalui dinas terkait. Tenaga honor yang akan dikeluarkan tersebut hanya yang tidak pernah memberikan kontribusi kepada satuan kerjanya, yang kerjaannya hanya menunggu gaji perbulannya,” ujar Syarifuddin.

Terlebih lagi ungkap politisi PKB ini, jika pemberhentian sebagian tenaga honorer tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. etos kerja sangat berkurang dan disiplin kerja tidak dimiliki dari segi tingkat kehadirannya, Langkah Pemda untuk merumahkan tenaga honor yang tersebut sudah sangat tepat, menginggat kondisi keuangan daerah yang merosot.

"Daripada hanya menjadi beban yang akan diurus daerah, pengurangan tenaga honor dirasa sudah tepat. Asal dalam proses verifikasi tersebut memang transparan dan tidak pandang bulu," pungkas Syafifuddin.

Ia juga mengharapkan nantinya Pemilihan harus transparan, jangan sampai nanti orang yang betul-betul bekerja dengan baik, itu yang dikeluarkan karena dia tak ada orang dalam. Hal yang semacam itu jangan sampai terjadi, jika perlu kami siap untuk diajak berembuk dalam hal ini,” tegas Syarifuddin. (fie/DPRD)