JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) jangan sampai membebankan anggaran. Meskipun, hal tersebut dinilai sebagai hak konstitusional warga untuk memekarkan wilayahnya.

Politisi PDIP itu mengatakan, sekarang ini pemerintah menyiasatinya dengan membentuk daerah persiapan. Dari sana akan dilihat, bagaimana kesiapan sarana dan prasaranan daerah seperti kantor kepolisian/TNI, belum lagi ketersediaan lahannya. Semua harus terpadu.

"Saya kira kalau dimekarkan mau tidak mau anggaran induk ini disisihkan. Namun kebanyakan kan tak mau, akhirnya malah minta anggaran pusat," kata Mendagri dalam Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-25 Angkatan Tahun 2016 di Gedung S. Imam Santoso Sespim Polri, Senin (25/7/16).

Untuk itulah, kata Tjahjo perlu seleksi terlebih dahulu, apakan pemekaran ini dapat mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat aturan mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Adapun tujuan Desartada adalah memastikan penataan daerah dilaksanakan secara terencana, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menetapkan perkiraan jumlah daerah otonom tahun 2016-2025, dan terakhir memberikan dasar kebijakan bagi pemekaran daerah.

"Sebagai tindak lanjutnya, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desartada sebagai payung hukum dalam pembentukan dan penyesuaian daerah ke depan," jelas Mendagri.

Ia berharap melalui penataan daerah kedepan, pemekaran daerah menjadi lebih rasional, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspirasi lokal.

"Hingga saat ini pemerintah telah menampung 221 usulan pembentukan daerah," ucapnya
 

Sumber: detik.com